Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia minta Jokowi jamin ketenteraman warga Yahukimo

Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia minta Presiden Jokowi jamin ketenteraman warga Yahukimo

News Desk - Mahasiswa Yahukimo, Operasi Militer, Yahukimo
March 20, 2023
Mahasiswa Yahukimo
Ketua Umum Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia Yanis Soll didampingi Mahasiswa Yahukimo Di Jayapura - Hengky Yeimo


Jayapura, Jubi – Ketua Umum Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia Yanis Soll mengatakan, pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, jamin ketenteraman masyarakat Yahukimo, yang sejak 4 Desember 20221 hingga  kini mengalami trauma psikologis karena penyisiran aparat militer, sehingga hak kebebasan untuk berburu, berkebun dan beraktivitas terenggut oleh operasi militer.
“Masyarakat Yahukimo hari ini ditodong oleh moncong senjata,  kemudian penangkapan sewenang wenang ,” katanya kepada Jubi dalam rilis  yang diterima Jubi, Senin (20/3/2022).

Selain itu, aparat keamanan juga menyita peralatan kerja kebun, peralatan berburu, milik masyarakat Yahukimo. Anak-anak sekolah di Kabupaten Yahukimo juga tidak bisa mendapatkan hak atas pendidikan lantaran konflik antara TNI/POLRI dan TPN PB.

Pihaknya  memohon kepada Presiden Joko Widodo, k Komnas HAM RI agar dapat memberikan jaminan hak-hak hidup kepada warga Papua di Yahukimo.

Pihaknya juag meminta lembaga independen  agar dapat memantau kondisi warga Yahukimo yang hari ini tidak mengalami kedamaian dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pihaknya juga meminta agak penangkapan terhadap  warga sipil di Dekai dan Suru-suru dihentikan.  “Tarik Militer yang Sudah dikirim, karena militer ini tanpa mengenal pelaku, salah sasaran pada warga sipil. berikan akses perlindungan hak anak untuk sekolah,”katanya. (*)



https://jubi.id/polhukam/2023/mahasi...arga-yahukimo/
Kata mahasiswa menuntut penarikan militer
 
ULMWP serukan dunia berikan perhatian serius penyelesaian konflik di Papua

News Desk - Penyanderaan Pilot Susi Air
March 19, 2023
Susi Air, ULMWP
Foto kondisi terbaru Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang telah satu bulan terakhir jadi sandera TPNPB/OPM. Foto dokumentasi TPNPB.
Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua atau  ULMWP menyerukan masyarakat internasional memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Tanah Papua. Perhatian dari dunia internasional sangat penting, karena eskalasi kekerasan terus terjadi di Tanah Papua.
Kepala Biro Hukum dan HAM ULMWP, Daniel Randongkir menyatakan sejak kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens pada 7 Februari 2023, ketegangan di wilayah pegunungan tengah Papua meluas. Pemerintah Selandia Baru mendorong pembebasan Mehrtens secara damai, namun militer Indonesia menyiapkan operasi militer untuk membebaskan pilot itu.

Randongkir menyatakan aksi TPNPB itu adalah upaya menarik perhatian dunia atas krisis kemanusiaan yang berlangsung di Tanah Papua, serta meminta masyarakat internasional untuk mengakui kemerdekaan politik Papua Barat yang telah diduduki Indonesia sejak 1 Mei 1963. Negosiasi pembebasan pilot Susi Air itu tengah berlangsung, namun TPNPB tidak menginginkan ada campur tangan pemerintah Indonesia dalam negosiasi itu.

Randongkir menyatakan dalam sepekan terakhir terjadi konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, Jayawijaya, dan Yahukimo. Hal itu menunjukkan terjadinya eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua.

Menurut Randongkir, sejak 2018 telah ada lebih dari 67.000 warga sipil yang mengungsi dari daerah konflik seperti Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat di Provinsi Papua Barat. Mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari perlindungan di daerah lain.

Randongkir menyatakan pada 16 Maret 2023 pemerintah daerah dan militer Indonesia mulai mengevakuasi warga pendatang di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, menggunakan pesawat kargo militer. “Sementara itu, penduduk asli Yahukimo tidak dievakuasi dari kota Dekai,” kata Randongkir dalam pers rilis yang diterima Jubi, pada Sabtu (18/3/2023).

Randongkir menyatakan ULMWP menilai upaya evakuasi warga pendatang merupakan bagian dari persiapan militer Indonesia untuk melakukan operasi militer secara penuh. Hal itu berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM.

Randongkir menyatakan pengalaman pada masa lalu menunjukkan ketika Indonesia melakukan operasi militer di West Papua, mereka tidak memperhatikan hukum humaniter internasional. “Mereka akan menghancurkan fasilitas sipil seperti gereja, sekolah, dan klinik kesehatan, membakar rumah penduduk, merusak kebun, dan membunuh ternak milik masyarakat. Mereka [akan] menangkap warga sipil, bahkan membunuh warga sipil yang dicurigai sebagai anggota TPNPB,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ULMWP di Papua Barat, Markus Haluk menyatakan bahwa organisasi regional seperti Forum Kepulauan Pasifik dan Pasifik Karibia Afrika, telah menyerukan kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk segera mengirimkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.

Haluk menyatakan ULMWP menyeru masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di West Papua, dan membawa penyelesaian konflik West Papua melalui mekanisme internasional yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan secara bermartabat.

Selain itu Haluk menyatakan ULMWP juga menyerukan kepada masyarakat Melanesia, Pasifik, Afrika, Karibia dan masyarakat internasional untuk melakukan aksi nyata melalui doa dan aksi solidaritas dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama enam dekade terakhir, demi mewujudkan keadilan, perdamaian dan kemerdekaan serta kedaulatan politik Bangsa West Papua. (*)

https://jubi.id/tanah-papua/2023/ulm...flik-di-papua/
Gerakan ULMWP terbaru




Siswa di Yahukimo Kembali Masuk Sekolah Usai Diliburkan karena Teror KKB

Jonh Roy Purba - detikSulsel
Senin, 20 Mar 2023 18:24 WIB

Siswa di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kembali masuk sekolah usai diliburkan karena teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Foto: Dok. Istimewa
Yahukimo - Siswa di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kembali masuk sekolah usai sempat diliburkan karena teror kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat kepolisian mengklaim situasi di wilayah tersebut sudah kondusif.
"Mulai hari ini proses belajar mengajar di SMAN 1 Dekai berjalan seperti biasa dan siswa kelas 12 saat ini lanjut ujian praktek, dan nanti tanggal 27 sampai 31 Maret akan ujian kelulusan," ungkap Kepala Sekolah Ruben Sambara ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (20/3/2023).

Ruben menjelaskan para siswa sudah masuk sekolah setelah libur sejak 15 hingga 18 Maret. Para guru juga kini telah kembali beraktivitas mengajar.

"Guru-guru juga sudah aktif mengajar," lanjutnya.


Sementara itu, Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto, mengungkapkan situasi di Dekai Kabupaten Yahukimo pada umumnya dalam keadaan aman. Aktivitas perekonomian dan pendidikan sudah berjalan normal.

"Aktivitas perekonomian masyarakat, pendidikan dan pelayanan di instansi-instansi sudah berjalan dengan normal," terangnya.

Kendati demikian, Arief menegaskan pihaknya akan terus menjaga kestabilan tersebut dengan terus meningkatkan kegiatan preventif. Bersama TNI, Polri akan melakukan patroli dan pengamanan objek vital.

"Kami bekerjasama dengan TNI secara intensif melakukan patroli siang dan malam serta pengamanan di objek-objek Vital untuk memulihkan Sitkamtibmas di Distrik Dekai," bebernya.

Ia menambahkan tadi pagi tampak anak-anak beraktivitas bersekolah. Terlihat ada yang berjalan kaki dan juga yang diantar oleh orang tua mereka.

"Sementara itu suasana di sejumlah sekolah dari PAUD hingga SMA pun kembali dipadati murid dan tenaga pengajar, salah satunya, SMA Negeri Satu Dekai, para siswa sudah belajar seperti biasa," tutupnya.
https://www.detik.com/sulsel/hukum-d...ena-teror-kkb.

Udah mulai sekolah lagi